Peran Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Penerapan e-Accounting untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaporan Keuangan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya

Aliatus Nurrochmah; Dewi Sutjahayani

doi:10.55606/optimal.v6i1.9333

Authors

Aliatus Nurrochmah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dewi Sutjahayani Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55606/optimal.v6i1.9333

Keywords:

Accountability, E-Accounting, Government Apparatus Competency, Reporting Efficiency, SAP

Abstract

The competence of government officials is a major factor in the successful implementation of e-Accounting in government agencies, particularly in the process of preparing financial reports based on Government Accounting Standards (SAP). This study aims to describe the role of official competence in the use of e-Accounting and how its implementation affects the accountability and efficiency of financial reporting in the Krembangan and Asemrowo districts of Surabaya. This study uses a qualitative approach through interviews, observations, and document reviews. The results show that the competence of officials still varies, especially in understanding accrual-based accounting, accuracy in data input, and the ability to operate system features. Although e-Accounting has improved accountability through documented and easily traceable transaction records, reporting efficiency has not been fully achieved due to differences in technical capabilities among employees and operational constraints of the system. Thus, skill improvement and continuous training are necessary so that the implementation of e-Accounting can support more effective, accurate, and compliant financial reporting.

References

Alamsyah, F., & Kurniawan, B. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Keuangan Negara, 14(2), 123–135. https://doi.org/10.1234/jakug.2023.0456

Almadani, N., Pratama, F. A., & Nugrahani, E. (2024). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 45–56.

Gamayuni, R. (2020). Kompetensi sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap implementasi akuntansi pemerintahan. Jurnal Akuntabilitas Publik, 9(2), 112–123.

Pratama, R., & Hadi, S. (2021). Kompetensi SDM dan penerapan akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Daerah, 8(3), 200–213. https://doi.org/10.2345/jead.2021.0089

Putra, M. S., & Priono, A. (2022). Pengaruh sistem e-government terhadap efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, 6(3), 201–210.

Rahayu, S., & Kanita, R. (2023). Evaluasi kesiapan ASN dalam implementasi sistem e-accounting pada pemerintah daerah. Jurnal Reformasi Administrasi Negara, 5(1), 77–88.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi). Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif: Pendekatan, teknik, dan analisis (Edisi Revisi). Alfabeta.

Susanti, N., & Putra, I. M. (2023). Evaluasi implementasi sistem e-accounting pada pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Reformasi Administrasi, 6(1), 45–57. https://doi.org/10.1122/jra.2023.0057

Wibowo, M., & Sari, Y. (2022). Pengaruh penggunaan teknologi e-government terhadap efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan, 5(4), 300–311. https://doi.org/10.7890/jtip.2022.0092

Widyaningsih, T., & Firmansyah, A. (2021). Tantangan digitalisasi akuntansi pemerintahan pada era transformasi digital. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 7(4), 321–330.