Kesadaran dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Kota Tegal
DOI:
https://doi.org/10.55606/jpkmi.v6i1.10438Keywords:
Business Development, Community Service, Legal Awareness, Legal Protection, MSMEsAbstract
This community service activity aims to provide an understanding of legal awareness and protection as a fundamental concept in the development of modern businesses for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tegal City. The program is focused on MSME actors who need knowledge about the importance of legal awareness and protection to enhance and develop their businesses. The methods used in this activity include initial observation, preparation of training materials, implementation of training, and evaluation. The results of the activity show an improvement in participants' understanding of the importance of legal awareness and protection in the context of modern business. The legal awareness held by MSME actors plays a crucial role in the development of more professional businesses and in avoiding legal issues. The participatory approach applied in this activity has proven to be effective in increasing legal awareness among MSME actors, as well as providing insights into the legal protection available to them amidst rapid modernization and global competition. This program is expected to contribute positively to the empowerment of MSME actors through a better understanding of the law.
References
Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 3(1), 28–35. https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (n.d.). Informasi/panduan pendaftaran merek (prosedur dan persyaratan).
Jatengprov. (n.d.). Berdayakan UMKM, Pemkab Tegal imbau ASN beli produk lokal.
Maura, M. S., Makhfiyyani, K., & Hidayatullah, M. S. (2024). Kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban produk bersertifikasi halal di Indonesia. ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2). https://doi.org/10.32764/istismar.v7i2.5414
Online Single Submission (OSS). (n.d.). Portal resmi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (informasi NIB dan perizinan usaha).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA/NIB).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Purnomo, B. D., Dewi, A. N. H., Erlisa, Y., Maharani, C. N., & Fahrezi, G. A. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam rahasia dagang melalui perspektif HKI. GJMI: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6).
Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali.
Sutanto, A. F. (2015). Penelitian hukum transformasi-partisipatoris. Setara Pers.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
