Tinjauan Hukum terhadap Pembinaan Gelandangan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial
Studi Kebijakan Dinas Sosial Kabanjahe
DOI:
https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v6i1.8575Keywords:
Legal Review, Social Justice, Social Welfare Policy, Vagrancy Rehabilitation, Vulnerable GroupsAbstract
This study aims to analyze the vagrancy rehabilitation policy implemented by the Social Service Office of Kabanjahe City from the perspective of social justice principles and to identify the factors contributing to the high number of vagrants in the area. The research employs a descriptive method with a normative-empirical approach, utilizing both primary data (interviews, observations, and documentation) and secondary data. The findings indicate that the vagrancy rehabilitation policy has a strong legal foundation, as stipulated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Law No. 11 of 2009 on Social Welfare, and relevant regional regulations. Normatively, the policy aligns with the principle of social justice, which emphasizes equal opportunities and protection for vulnerable groups. However, its implementation still faces several challenges, including limited funding, insufficient social workers, inadequate facilities, and weak dissemination of program information. Consequently, the benefits of the rehabilitation program are unevenly distributed and have yet to effectively promote sustainable independence among the vagrant population.
References
Arafat, S. P., M. S. (2023). Kebijakan Publik; Teori dan Praktik (Vol. 19, Issue 5).
Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. 7(1), 30–40.
Anjarwati, N. L. J. S. L. A. T. (2023). Analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Jurnal Crepido, 5(2), 161–173.
Berlian, R., Pastika, A., Ivanna, J., Pancasila, P. P., & Kewarganegaraan, D. (2023). Efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan (Studi Kasus Anak Jalanan di Jln. William Iskandar Simpang Akasara). JIPDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 1(2), 34–41. https://ejournal.lpipb.com/index.php/jipdas
Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, M.Si, Ph.D, & Dra. Windriyanti, M. (2020). Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial, 2(2).
Faturochman. (2017). Keadilan sosial: Suatu tinjauan psikologi. Buletin Psikologi, 2(2), 121. http://repository.upy.ac.id/1716/%0Ahttps://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27002-sebanyak-16056-pulau-bernama-indonesia-telah-
Haris Nugroho M, S. (2024). Analisis kemampuan pemahaman matematis siswa SMPN 2 Majalayapada materi persamaan garis lurus. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(20), 5713–5719.
Hidayah, E. S. (2020). Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3(2), 84–97. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103
Hutauruk, R. H., & Putri, D. E. (2021). Perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Journal of Law and Policy Transformation, 6(1), 160. https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4873
I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha. (2018). Teori-teori hukum. Setara Press.
Ibrahim, M., Sunarmi, & Purba, H. (2021). Analisis yuridis akibat perluasan makna Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Maulana. Justqa, 03(01), 32–44.
Idza, A. A. (2023). Gelandangan dan pengemis dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum. Jurnal Tatapamong, 5(September), 145–161. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859
Ikmal, M. (2014). Kebijakan pemenuhan hak sosial dan politik gepeng. Moh. Ikmal, 3(1), 327–341.
Ira Safitri, Muhammad Yoga Pratama, Filzah Irshadu, Putri Juliani Br Tarigan, Salwa Sabrina, & P. G. S. (2024). Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa hak pekerja melalui putusan Nomor 287/PDT.G/2024/PN MDN. Tahkim, 2, 190–199.
Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). Tinjauan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 11(2), 107. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67444
Junaidi, & Hodriani. (2024). Upaya perlindungan hak asasi perempuan sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, 4(01), 1–13. https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.54
Marliana Susianti, O. (2024). Perumusan variabel dan indikator dalam penelitian kuantitatif kependidikan. Jurnal Pendidikan Rokania, 9, 18.
Masyarakat, & Jimmy. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap tindakan pengemis dan gelandangan di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(2), 41–45.
Muhammad, N. D. (2017). Analisis kebijakan publik. In Analisis kebijakan publik (Issue April).
Muhtaj, M. El. (2017). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002.
Nababan, R., Sembiring, J., Juliani, P., & Tarigan, B. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bagi kepentingan umum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Menentukan Bahwa: Untuk Menjamin Kepastian Hukum Oleh Pemerintah Diadakan Pendaftaran Diseluruh Wilayah Re, 2(1).
Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi penelitian pendidikan (prosedur penelitian, subyek penelitian, dan pengembangan teknik pengumpulan data). https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7
Nurdewi. (2022). Implementasi personal branding smart ASN perwujudan bangga melayani di Provinsi Maluku Utara. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 297–303.
Nurhaswinda1, Syalsa Riski Maulina2, Azzahra3, Fitri Jannah4, Nurwidiatul Jannah5, Nurul Aini Fadila6, Zalfi Juni Harza7, N. H. P. (2025). Penyajian data. Jurnal Inovasi dan Tren, 3(1), 30–48.
Pengemis, K., Desa, D. I., Buluh, S. E. I., & Perbaungan, K. (2024). Stigma dan kapitalisasi kemiskinan: Studi kehidupan sosial komunitas pengemis di Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan. 161–177.
Prayetno. (2013). Kausalitas kemiskinan terhadap perbuatan kriminal (pencurian). Media Komunikasi FIS, 12(1), 30–45.
Purba, G. E., Sembiring, N. M. B., Purba, R. O., Simanullang, T. L., & Batubara, A. (2024). Penguatan civic skill: Sebagai kemampuan berpikir kritis siswa untuk mencegah FOMO yang menjadi tren baru dalam bermedia sosial. Journal of Educational Research and Humaniora (JERH), 2, 1–8. https://doi.org/10.51178/jerh.v2i1.1815
Rahmawati, S. (2024). Pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada Pilpres 2024 di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. 16(2).
Rashid, F. (2022). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, metode, dan praktek.
Raya, K. K. (2019). Implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak. 4(2), 51–58. https://repository.unilak.ac.id/3668/%0Ahttps://repository.unilak.ac.id/3668/1/1863201012_
Ridwan, M., Yatini, Zulfikar, A. A., Pinem, R. K. B., Septiani, R., Sariyah, Riyanto, O. S., Asman, Batu, D. P. L., & Firmansyah. (2021). HAM dalam tinjauan berbagai perspektif hukum, 135, 1–14. http://repository.unisi.ac.id/246/
Roland, H., Sitorus, P., Yohannes, A., Manik, S., & Aqilah, Z. N. (2024). Analisis yuridis terhadap prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan: Studi kasus UU No. 12 Tahun 2011. 6(12), 231–242.
Salman Lubis, H. (2024). Persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Journal of Social Science Research, 4(3), 11834–11849.
Setiawan, D. (2019). Rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. Jurnal Penelitian Pendidikan, 15–24. http://digilib.unimed.ac.id/37488/
Sihotang, A. P., Manurung, D. Y., Purba, F. L., Nababan, L. G. M., Purba, N. Y., & Nababan, R. Y. (2023). Tinjauan hukum terhadap tindakan cyberbullying oleh remaja dan pencegahan dalam konteks Undang-Undang ITE. Jurnal Komunikasi, 1(6), 285–293.
Silaban, R. S., Harahap, P. A., Manurung, A. M., & Ivanna, J. (2023). Persepsi masyarakat terhadap kinerja wali kota Medan periode 2020-2024. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2204–2208.
Situmeang, T. L., Simanjuntak, L., Daulay, R. F., & Ivanna, J. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap penanggulangan sampah (Studi Kasus Jln RS Haji Percut Sei Tuan, Desa Medan Estate). Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 321–328. https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4024
Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. 8(1), 134.
Suliantoro, B. W., & Runggandini, C. W. M. (2018). Konsep keadilan sosial dalam kebhinekaan menurut pemikiran Karen J. Warren. Jurnal Respons Universitas Katholik Atma Jaya, 23(01), 39–58. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/979681
Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi, 12(4), 853–854.
Suwitri, S. (2010). Kajian keadilan sosial dalam manajemen publik Komisi Pengupahan Provinsi Jawa Tengah 2005. Kajian Keadilan Sosial Dalam Manajemen Publik Komisi Pengupahan Provinsi Jawa Tengah 2005, 3(1), 50–77.
Wahyuddin, R. (2022). Karakteristik prinsip keadilan sosial dalam hukum positif di Indonesia (Sebuah tinjauan pemaknaan dan relasionalitas). Jurnal Risalah Kenotariatan, 3(2), 271–293.
Hafitri Rezki. (2024). Penegakan hukum terhadap penanganan gelandangan dan pengemis (Suatu tinjauan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2003
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
