Analisis Pembagian dan Pengelolaan Hak Ahli Waris dari Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt Terkait Harta Bersama dalam Perspektif Kenotariatan
DOI:
https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5846Keywords:
Heirs, Joint Property, NotarizationAbstract
This study examines the division and management of heirs' rights based on Salatiga District Court Decision No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt, focusing on joint property in a marriage after one of the spouses dies. Half of the joint property became part of the inheritance which was divided among the husband and five children as heirs. The dispute arose because one of the heirs refused to sign the inheritance certificate, thus hampering the land sale process. The court deemed the action as unlawful because it obstructed the rights of the other heirs. However, the sale and purchase process could still proceed by entrusting the refusing heir's share to the court. In this case, the notary has an important role as a public official who ensures the legal process runs according to the provisions. The refusal of one heir's signature prevented the sale and purchase deed from being made, so the notary could not continue the process without the agreement of all parties. This research emphasizes the importance of the role of notaries and legal protection for all heirs in the division of joint property.
References
Abrori, A. R., & Lisdiyono, E. (2024). Pembatalan hibah terhadap harta bersama pada pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt. G/2013/PA. Amb). Jurnal Akta Notaris, 3(1), 1–15.
Aisya, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Pembagian harta bersama secara merata anak laki-laki dan perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt. G/2021/Pa. Plh). Jurnal Sosial Teknologi, 4(12), 1027–1034.
Anggita, R. P. (2020). Kedudukan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan sebagian ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). Indonesian Notary, 2(3), 27.
Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media.
Atikah, I. (2022). Metode penelitian hukum.
Aznal, N. A. (2023). Dampak perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama menurut hukum perdata (Disertasi doktoral, Universitas Muslim Indonesia).
Borman, M. S. (2019). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, 3(1).
Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum, 3(2), 149–171.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Jannah, N. F. (2020). Metode pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs Al Khairiyah Natar Lampung Selatan tahun ajaran 2019/2020 (Disertasi doktoral, IAIN Metro).
Jazari, I. (2019). Studi komparasi konsep kewarisan anak tiri perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 1(1), 30–48.
Jessica, G. R., & Yustikarini, M. (2024). Kepastian hukum terkait pembagian harta waris bagi ahli waris perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba melalui surat keterangan waris. UNES Law Review, 6(4), 11209–11218.
Napitupulu, Y. N., Purba, H., & Sutiarnoto, S. (2025). Analisis terkait pembagian harta warisan berupa tanah dan rumah yang masih dikuasai salah satu ahli waris. Journal of Science and Social Research, 8(1), 980–990.
Rahmatika, R. (2021). Kedudukan ahli waris atas pembagian harta peninggalan dalam perkawinan menurut perspektif hukum positif (Studi kasus Putusan Nomor 239/PDT. G/2015/PN. JKT. PST). Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s, 3(1), 18–35.
Ramadhan, P., & Gunadi, A. (2024). Keabsahan perjanjian sewa menyewa terhadap objek harta bersama setelah adanya perceraian (Studi kasus Putusan Nomor 667/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Sel). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(4).
Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 1(3), 204–214.
Wiratama, A., & Ishak, S. (2020). Akta pembagian hak bersama yang dibuat notaris berdasarkan surat keterangan waris palsu atau dipalsukan (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017). Jurnal Hukum Adigama, 3(2), 1093–1119.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
